RUPTL 2006 - 2015

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2006-2015

Home

Pemberlakuan SNI PUIL

Pemberlakuan SNI PUIL

JUM'AT, 23 JANUARI 2015 08:28 WIB

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
NOMOR: 02/SJI/2015
Tanggal:  23 Januari 2015

COFFEE MORNING PENERAPAN PEMBERLAKUAN SNI PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK (PUIL) 2011 DAN AMANDEMENNYA SEBAGAI STANDAR WAJIB
 

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada hari Jumat (23/1) meluncurkan secara resmi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd1:2013 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 sebagai standar wajib.

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik dan bangunan lainnya. PUIL 2011 merupakan revisi dari PUIL 2000 yang selama ini digunakan oleh instalatur sebagai standar wajib dalam pemasangan instalasi listrik, serta digunakan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik sebelum diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

PUIL 2011 memuat ketentuan-ketentuan pemasangan instalasi listrik serta pemilihan peralatan dan perlengkapan instalasi listrik tegangan rendah. Dalam PUIL 2011 juga diperkenalkan penggunaan peralatan dan perlengkapan instalasi dengan teknologi yang lebih maju yang bertujuan meningkatkan keamanan instalasi.

Dengan pemberlakuan PUIL 2011, diharapkan keamanan instalasi listrik dapat ditingkatkan guna mengurangi atau mencegah resiko kecelakaan listrik bagi manusia dan lingkungan atau resiko kebakaran yang diakibatkan oleh listrik. Selain itu, dengan pemasangan instalasi yang mengikuti ketentuan PUIL, diharapkan instalasi listrik akan lebih handal serta efisiensinya meningkat dengan berkurangnya kerugian (losses) arus bocor, sehingga energi listrik dapat optimal pemanfaatannya.
 

 Kepala Pusat Komunikasi Publik,




                                                  Saleh Abdurrahman

(ADMINISTRATOR)

Last Updated on Saturday, 31 January 2015 05:12

Pemberlakuan SNI PUIL

Pemberlakuan SNI PUIL

JUM'AT, 23 JANUARI 2015 08:28 WIB

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
NOMOR: 02/SJI/2015
Tanggal:  23 Januari 2015

COFFEE MORNING PENERAPAN PEMBERLAKUAN SNI PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK (PUIL) 2011 DAN AMANDEMENNYA SEBAGAI STANDAR WAJIB
 

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada hari Jumat (23/1) meluncurkan secara resmi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd1:2013 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 sebagai standar wajib.

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik dan bangunan lainnya. PUIL 2011 merupakan revisi dari PUIL 2000 yang selama ini digunakan oleh instalatur sebagai standar wajib dalam pemasangan instalasi listrik, serta digunakan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik sebelum diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

PUIL 2011 memuat ketentuan-ketentuan pemasangan instalasi listrik serta pemilihan peralatan dan perlengkapan instalasi listrik tegangan rendah. Dalam PUIL 2011 juga diperkenalkan penggunaan peralatan dan perlengkapan instalasi dengan teknologi yang lebih maju yang bertujuan meningkatkan keamanan instalasi.

Dengan pemberlakuan PUIL 2011, diharapkan keamanan instalasi listrik dapat ditingkatkan guna mengurangi atau mencegah resiko kecelakaan listrik bagi manusia dan lingkungan atau resiko kebakaran yang diakibatkan oleh listrik. Selain itu, dengan pemasangan instalasi yang mengikuti ketentuan PUIL, diharapkan instalasi listrik akan lebih handal serta efisiensinya meningkat dengan berkurangnya kerugian (losses) arus bocor, sehingga energi listrik dapat optimal pemanfaatannya.
 

 Kepala Pusat Komunikasi Publik,




                                                  Saleh Abdurrahman

(ADMINISTRATOR)

Last Updated on Saturday, 31 January 2015 05:07

Launching Permen ESDM No. 28 Tahun 2014

Launching Permen ESDM No. 28 Tahun 2014

Elisatriana Ginting Jumat, 14 November 2014 - 13:04:01 WIB

Jakarta, Petrominer  --  Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaunching Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Jakarta, 13/11.  Peraturan Menteri ini melengkapi Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perizinan Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain tentang ketentuan kemampuan usaha berdasarkan kepemilikan kekayaan bersih dan batas nilai satu pekerjaan dari badan usaha, serta keahlian kerja orang perseorangan yang dimiliki badan usaha berdasarkan kompetensi dan jumlah tenaga tekniknya.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014 ini mensyaratkan setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tenaga teknik yang bekerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT).

Sertifikat tersebut merupakan bukti pengakuan atas kualifikasi, klasifikasi, dan kompetensi yang dimiliki, sehingga akan terwujud usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mampu memberikan pelayanan yang profesional. SBU dan SKTT tersebut dapat disetarakan di negara ASEAN melalui mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA), sehingga para pelaku usaha ketenagalistrikan Indonesia dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2015.

Untuk mempercepat terwujudnya pelaku usaha ketenagalistrikan yang profesional, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mendorong institusi pendidikan dan pelatihan seperti Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Kerja untuk dapat melakukan sertifikasi terhadap peserta didik sehingga diharapkan pada saat kelulusan, peserta didik selain memiliki ijazah kelulusan dapat juga memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT). (Ana/Tius)

Last Updated on Friday, 05 December 2014 12:36

Read more...

Menghapus Instalasi Listrik tak Layak

DPD Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Sumbar meluncurkan program paket hemat (pahe) untuk pemasangan instalasi listrik di Sumbar. Program ini untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan instalasi listrik yang layak, aman dengan harga terjangkau dan antisipasi bahaya kebakaran.

DPD AKLI Sumbar melakukan sosialisasi program pemasangan instalasi murah bagi masyarakat kurang mampu di Kantor DPD AKLI, Sabtu (18/1). Selain Ketua DPD AKLI Asmoni, hadir juga Sekretaris Umum DPD AKLI Efrizal, Bendahara Adrinaldi, Kepala Wilayah Konsuil Sumbar Jefrizal, serta pengurus DPC AKLI Se-Sumbar.

Last Updated on Monday, 03 November 2014 06:25

Read more...

PLN Tindak Tegas BTL Nakal di Sumbar

PADANG, AKLI SUMBAR - PT PLN akan menindak tegas terhadap Biro Teknik Listrik (BTL) nakal beroperasi di wilayah Sumbar yang melanggar ketentuan ditetapkan.

Manajemen tetap komit akan menindak bila ditemukan biro-biro nakal dalam memasang jaringan listrik yang melanggar ketentuan ditetapkan, kata Humas PLN Wilayah Sumbar, Ridwan, di Padang, Kamis. Menurut dia, sanksi terhadap BTL yang nakal melakukan pemasangan instalasi listrik liar dan menaikkan tarif pemasangan instalasi listrik baru Prolisdes diluar batas kewajaran tetap akan dijatuhkan.

Last Updated on Saturday, 01 November 2014 12:29

Read more...
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Profil APEI

Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia

Daftar SNI Wajib Peralatan Listrik

Statistik Kunjungan

027507
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Total
206
256
206
27507

Tanggal : 01-07-2015
Templates by Joomlashine